Makassar – Indonesia sejak dahulu menjadi sorotan kamera dunia karena kekayaan alamnya, yang mungkin tidak semua mengetahui, bahwa kekayaan alam tersebut, termasuk kekayaan flora dan fauna yang khas dan beragam rupa jenisnya. Kekayaan itu tumbuh dan berkembang dalam ekosistem yang beraneka ragam, mulai dari daerah perairan hingga ekosistem hutan pegunungan. Tak heran kemudian Indonesia disebut sebagai negara dengan megabiodiversitas dunia. Salah satunya di Pulau Sulawesi.
Keanekaragaman hayati di Pulau Sulawesi, selain beragam, juga memiliki tingkat endemisitas tinggi. Kekayaan hayati itu hidup berdampingan bersama komunitas alam lainnya, meliputi beragam jasa ekosistem dan juga keberadaan manusia yang bermukim di sekitarnya, yang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan yang melekat sejak dahulu. Kompleks hutan pegunungan Latimojong menjadi salah satu area penting yang memiliki kekayaan multiperspektif tersebut, meliputi kekayaan hayati, sosial dan budaya serta keberadaan jasa ekosistemnya.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Andi Hasbi, dalam sambutannya pada Rapat Konsultasi dan Sosialisasi Rencana Pengusulan Taman Nasional Pegunungan Latimojong, Jumat (28/7/2023), di Hotel Dalton Makassar, mengatakan bahwa inisiatif tersebut tentunya dimaksudkan untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk perlindungan ekosistem kawasan, pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Mewakili Gubernur, kami sampaikan permohonan maaf karena beliau berhalangan hadir, dan kami sampaikan pula apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian semua pihak di ruangan ini terhadap pelestarian sumber daya alam kita. Khususnya terkait dengan rencana pengusulan Taman Nasional Pegunungan Latimojong, tentunya inisiatif ini adalah tujuan yang mulia, yakni perlindungan ekosistem kawasan, pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Andi Hasbi.
Hasbi menambahkan bahwa inisiatif tersebut membutuhkan prosedur dan tahapan yang harus dipenuhi dan mungkin membutuhkan energi besar dalam proses realisasinya. “Sebagaimana hasil audiensi sebelumnya, pada dasarnya kami mendukung inisiatif tersebut. Namun, proses pengusulan ini tentunya bukanlah perkara mudah. Terdapat sejumlah prosedur dan mekanisme yang harus dipenuhi dalam pengusulan dan penetapannya yang mungkin membutuhkan waktu dan energi yang besar. Terlepas dari hal itu, kami sangat mengapresiasi,” tandasnya.
Sementara Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Darwansyah, mengatakan bahwa melalui rapat konsultasi dan sosialisasi ini ada kesepahaman bersama tentang pentingnya pelestarian ekosistem kompleks hutan pegunungan Latimojong.
“Sebagai puncak gunung tertinggi di pulau Sulawesi yang kaya akan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistemnya, hanya gunung Latimojong yang belum berstatus Taman Nasional. Melalui rapat ini setidaknya kita memiliki kesepahaman bersama terhadap pentingnya perlindungan ekosistem hutan pegunungan Latimojong yang mungkin bisa kita dorong menjadi Taman Nasional. Secara umum, kami tentu sangat mendukungnya,” kata Darwansyah.
Pada sesi materi, Direktur Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi KLHK, Ahmad Munawir memaparkan bahwa konsep Taman Nasional akan membuka keran pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah daerah yang berada di sekitar kawasan konservasi, sehingga pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
“Sebagai contoh terdekat di Kabupaten Maros, Pemda Maros mendapatkan keuntungan bisa mencapai miliaran rupiah per tahun dari hasil kolaborasi pengelolaan Taman Nasional bersama Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Jadi, selain memastikan perlindungan kawasan konservasi, masyarakat melalui Pemda, juga akan mendapatkan pendapatan yang sangat besar dari hasil pengelolaannya,” terang Munawir.
Sementara itu, Kepala Balai Besar KSDA Sulsel, Jusman, dalam paparannya mengatakan bahwa rencana pengusulan Taman Nasional Pegunungan Latimojong ini sudah bergulir sejak 2022 kemarin melalui inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang difasilitasi BBKSDA Sulsel dan telah dilakukan kajian teknis oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi kemudian dilanjutkan dengan studi pelingkupan keanekaragaman hayati yang dibantu oleh tim Fauna dan Flora Indonesia Programme.
“Dari hasil pelingkupan awal, ditemukan mulai dari kelompok mamalia penting, herpetofauna penting, jenis burung serta tumbuhan penting yang tersebar di kompleks hutan pegunungan Latimojong. Dari proses ini kemudian kami koordinasikan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, dan selanjutnya telah kami sampaikan kepada Gubernur pada saat audiensi beberapa hari lalu, dan beliau merespon positif,” jelas Jusman.
Pada sesi diskusi dan tanggapan dari para pihak kabupaten usulan yang dihadiri masing-masing pimpinan pemerintah kabupaten, yaitu Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Enrekang, Sekda Luwu, dan Sekda Sidrap, serta dihadiri pula Kepala UPT-KPH yang wilayah kelolanya masuk dalam indikatif area pengusulan, antara lain Kepala UPT KPH Mata Allo, Kepala UPT KPH Bila, Kepala UPT KPH Saddang I, dan Kepala UPT KPH Latimojong.
Secara umum, para pihak memberikan respon positif dan pada dasarnya mendukung rencana pengusulan Taman Nasional Pegunungan Latimojong yang tertuang di dalam berita acara hasil rapat konsultasi para pihak dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan survei lanjutan dan sosialisasi di tingkat tapak.
Selain unsur Kementerian LHK, Pemprov Sulsel melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, kemudian Pimpinan Pemerintah Kabupaten usulan, kegiatan ini dihadiri pula oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang diwakiki Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros dalam sharing session kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, dari unsur akademi Prof. Ngakan Putu Oka turut hadir bersama perwakilan NGO/CSO, yakni SCF, Balla Konservasi Wallacea, dan LSM Celebica.
Diketahui, kegiatan diselenggarakan oleh Fauna dan Flora bersama BBKSDA Provinsi Sulawesi Selatan yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel. (rilis)
