SEMANGATKARYA.COM, Poso – Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) berkunjung Ke PLTA Poso 1 tepatnya di Desa Sulewana, Jumat (25/2/22).
Kunjungan tersebut sekaligus meresmikan PLTA Poso Energy 515 Mega Watt (MW)
Provinsi Sulawesi Tengah dan PLTA Malea Hydropower 90 MW Tana Toraja secara serentak melalui virtual yang dipusatkan di PLTA Poso Energy.
Menteri ESDM, Menteri BUMN, Bapak Menteri Sekretaris Negara juga hadir dan ikur serta dalam peresmian tersebut.
“Pagi hari ini saya sangat senang sekali, kenapa? Karena kita semuanya akan meresmikan sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang itu adalah berarti energi hijau, berarti adalah EBT (energi baru terbarukan),” ucap Jokowi.
Ia juga menyampaikan rasa hormat dan terimah kasih kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Poso, seluruh jajaran PT Kalla Group, CEO, dan seluruh manajemen, keluarga besar Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla dan Ketua Kadin.
Diketahui, saat ini Indonesia memiliki potensi yang diperkiraan dalam hitungan terakhir sekitar 418 gigawatt, dan 418 ribu megawatt (MW), baik itu dari hydropower, baik itu juga dari geotermal ada 29 ribu MW potensi yang dimiliki oleh indonesia baik dari tenaga surya, baik dari angin, panas permukaan air laut.
Presiden Jokowi sangat mengapresiasi kinerja Kalla Grop yang dimana sudah membangun hydropower, baik yang ada di Sulawesi Tengah yang nanti juga akan selesai, di Mamuju, dan di Kerinci Jambi.
“Kita tahu bahwa target-target yang telah kita sepakati bersama dengan dunia di 2025 kita harus (menggunakan EBT) di 23 persen, di 2030 (penurunan emisi gas rumah kaca) 29 persen, dan nanti di 2060 emisi nol itu harus semuanya sudah kita dapatkan.
Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani dari PLN,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menekankan kepada direktur PLN agar birokrasi yang utamanya di PLN benar-benar diperhatikan.
“Tetapi yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi, utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari lima tahun, Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi sampai lebih dari lima tahun, kecapean di ngurus izin, belum bekerja di lapangan. Ya untungnya Pak Jusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group ini tahan banting. Coba kalau ndak, sudah mundur dulu. Lima tahun ngurus enggak rampung-rampung. Itu baru ngurus izinnya, belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang,” jelas Presiden.(**)
