SEMANGATKARYA.COM, MOROWALI UTARA — Persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja di PT Nadesico Nickel Industry (NNI) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut). Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPRD meminta adanya langkah konkret agar kepentingan pekerja tetap terlindungi tanpa mengganggu keberlangsungan investasi di daerah.
RDP yang digelar pada Rabu (24/6/2026) di ruang Komisi III DPRD Morut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala. Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Morut H. Ambo Mai bersama sejumlah anggota DPRD, pemerintah daerah melalui Disnakertrans Morut, unsur kepolisian, pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi, perwakilan serikat pekerja, serta pihak manajemen PT NNI.
Dalam rapat tersebut, DPRD Morut menyayangkan ketidakhadiran pimpinan PT NNI. Perusahaan memang mengirimkan perwakilan, namun pihak yang hadir belum memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan terkait persoalan yang sedang dibahas.
Perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa hasil pembahasan RDP akan terlebih dahulu dilaporkan kepada pimpinan perusahaan.
Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, berharap pada pertemuan lanjutan yang dijadwalkan Jumat (26/6/2026), pimpinan PT NNI dapat hadir langsung sehingga berbagai persoalan dapat segera memperoleh keputusan.
“Harapan kami pimpinan perusahaan hadir secara langsung. Dengan begitu, langkah penyelesaian dapat dibicarakan secara terbuka dan keputusan yang dihasilkan lebih jelas,” ujar Warda.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menghadapi tantangan. Kebijakan efisiensi di sejumlah sektor turut berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk pekerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor industri.
Warda menilai keberadaan industri di Morowali Utara harus mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
“Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, industri seharusnya menjadi salah satu solusi dengan menghadirkan lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap masyarakat yang terdampak kebijakan efisiensi tenaga kerja. Hilangnya pekerjaan, kata dia, dapat menjadi persoalan serius karena masyarakat membutuhkan kepastian penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kita tentu prihatin terhadap masyarakat yang terdampak. Mereka membutuhkan kepastian dan perlindungan agar tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik,” ungkapnya.
DPRD Morut kemudian meminta PT NNI mempertimbangkan kembali berbagai kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja, terutama agar tidak mengabaikan kepentingan pekerja lokal.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat Morowali Utara yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Kehadiran investasi harus memberi dampak positif bagi daerah. Salah satunya melalui kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Morowali Utara,” tegas Warda.
RDP tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Morowali Utara terkait sejumlah persoalan ketenagakerjaan di PT NNI.
DPRD berharap pertemuan lanjutan bersama pihak perusahaan dapat menghasilkan solusi yang adil, memperhatikan hak-hak pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap berjalan baik di Kabupaten Morowali Utara.
Laporan wartawan SK : basir-suardi
Editing : Wawan
