SEMANGATKARYA.CO, Luwu Utara — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak 2013, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) terus mengalami penurunan. Tren penurunan ini dimulai pada 2013, di mana pada tahun tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara sebesar 15,52%, hingga menyusut menjadi 13,62% di 2018.
Hal ini diungkap Kepala Bappeda Sulsel yang diwakili Kasubid Investasi dan Jasa, Asdar, saat menjadi Narasumber Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Selasa (3/12/2019), di Aula La Galigo Kantor Bupati. “Dilihat dari persentase kemiskinan sejak 2013 – 2018, sebenarnya kemiskinan di Lutra mengalami penurunan,” terang Asdar.
Asdar mengatakan, salah satu langkah strategis pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, dalam rangka mempermudah dan memperlancar interkonektivitas antardaerah “Pak Gubernur saat ini fokus membuka akses jalan di daerah terisolir, termasuk di Luwu Utara,” jelas Asdar.
Sebelumnya, Bupati Luwu Utara melalui Asisten III Eka Rusli menyebutkan, Pemerintah Daerah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Luwu Utara. Bahkan, Pemda menargetkan penurunan di angka 8,50% di 2021. “Ini target kita bersama. Untuk itu, kita berharap dukungan dari kita semua untuk bersama-sama mewujudkan target ini,” kata Eka.
Eka menyebutkan, ada empat kluster program penanggulangan kemiskinan yang telah diprogramkan secara menyuluh oleh seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemda Lutra. Keempat kluster tersebut adalah Bantuan Langsung Rumah Tangga Sasaran, Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan, Usaha Ekonomi Mikro dan Program Pro Rakyat.
“Melalui Rakor Penanggulangan Kemiskinan ini, kita berharap dapat meningkatkan fokus dari empat kluster program penanggulangan kemiskinan, dan kita juga berharap seluruh stakeholder lebih mengambil peran dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, efisien, dan holistic,” kata mantan Kadis Perhubungan ini.
Sementara Kepala Bappeda, Rusydi Rasyid, mengatakan, setiap wilayah memiliki basis kemiskinan yang disebabkan berbagai kondisi yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan upaya penanggulangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Kemiskinan bukan hanya suratan takdir, tapi lebih bersifat multidimensional dan komprehensif,” kata Rusydi.
Untuk itu, kata dia, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan terus-menerus agar dapat memberdayakan masyarakat, membantu masyarakat memperoleh haknya, serta meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. ”Pada hakekatnya, kemiskinan bukan hanya dalam artian ekonomi, tapi lebih kepada memperhatikan prioritas,” tandasnya.
Rakor Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Bappeda Luwu Utara ini dihadiri Kepala BPS Luwu Utara Simon Umar yang juga sebagai salah satu narasumber, unsur Forkopimda, para Kepala Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), para Camat, Pendamping PKH, serta Fasilitator TKSK.
Sumber: humas lutra (LH/HMS)
Editor: wawan
Komentar