TORAJA UTARA – Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, S.T., S.M., M.Ak., menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Penetapan 12 Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Toraja Utara, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Kamis (12/11/2026).
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, khususnya melalui penetapan batas-batas wilayah adat yang menjadi dasar pengakuan secara resmi oleh pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Frederik Victor Palimbong menyampaikan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan hal penting yang telah lama dinantikan bersama. Ia menegaskan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja.
Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah memiliki landasan hukum yang jelas, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
“Kalau negara saja telah memberikan penegasan melalui undang-undang tentang pengakuan masyarakat hukum adat, maka pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian dan dukungan penuh. Apalagi kita di Toraja Utara sudah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2019. Sekarang yang perlu kita tuntaskan adalah kejelasan dan penetapan wilayah adat,” ungkap Bupati.
Ia menjelaskan bahwa salah satu hal mendasar yang perlu disepakati bersama adalah batas-batas wilayah adat. Sebab, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dari kejelasan wilayah yang menjadi ruang hidup dan bagian dari identitas masyarakat adat tersebut.
Bupati juga menekankan bahwa penetapan wilayah adat harus dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, serta seluruh pihak terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar proses penetapan tidak terus tertunda hanya karena persoalan teknis, termasuk perbedaan pandangan mengenai titik koordinat dan batas wilayah.
Menurutnya, hal-hal tersebut dapat terus disempurnakan melalui proses pendampingan dan koordinasi setelah adanya kesepakatan awal.
“Saran saya, jangan sampai kita terus terpaku pada persoalan titik koordinat sehingga penetapan ini tidak pernah selesai. Yang terpenting sekarang adalah kita memiliki pegangan dan dasar hukum terlebih dahulu melalui SK penetapan wilayah adat. Selanjutnya, kelembagaan dan hal-hal teknis lainnya dapat terus kita perkuat dan sempurnakan bersama,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa batas wilayah administrasi pemerintahan tidak serta-merta menghilangkan keberadaan maupun hak-hak masyarakat atas wilayah adatnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bersama agar persoalan batas administrasi pemerintahan dan batas wilayah adat dapat dibahas secara tepat tanpa mengabaikan sejarah, kesepakatan, serta kearifan lokal masyarakat Toraja.
Ia berharap para camat bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi kendala. Pemerintah daerah, lanjutnya, siap memberikan dukungan dan pendampingan agar proses penetapan 12 wilayah masyarakat hukum adat dapat berjalan dengan baik.
Bupati juga mengharapkan agar keputusan yang dihasilkan melalui proses musyawarah tidak hanya menjadi keputusan administratif pemerintah, tetapi benar-benar menjadi kesepakatan bersama yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat.
Dengan adanya pengakuan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, diharapkan peran pemerintah dan lembaga adat dapat berjalan beriringan dalam menjaga tatanan sosial, melestarikan nilai-nilai budaya, serta menyelesaikan persoalan masyarakat melalui mekanisme adat sebelum menempuh jalur hukum.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Frederik Victor Palimbong secara resmi membuka rapat koordinasi tersebut dalam rangka penetapan batas wilayah adat di Kabupaten Toraja Utara.
Kegiatan ini turut dihadiri para camat se-Kabupaten Toraja Utara, perwakilan perangkat daerah terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML), Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta jajaran, para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berharap terbangun kesepahaman dan kesepakatan bersama sebagai langkah konkret dalam mempercepat proses pengakuan dan penetapan 12 masyarakat hukum adat di Kabupaten Toraja Utara.(*)
Laporan: Arie Kasih
