oleh

Jelang Idulfitri 1444 H, Inflasi di Luwu Utara Terkendali

Luwu Utara — Dalam Rangka pengendalian inflasi pada Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Command Center Kantor Bupati Luwu Utara, Senin (17/4/2023).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai inflasi dan terus memperhatikan berbagai upaya pengendalian inflasi menjelang idulfitri. Mengingat secara nasional, inflasi sudah mengalami penurunan dari 5,47% menjadi 4,97%.

“Diambil dari sumber tradingeconomics.com, Indonesia menempati posisi 46 di bawah dari 186 negara di dunia dan ini termasuk rendah dan terkendali, yaitu 4,97%, “ kata Tito.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Luwu Utara, Syaiful Amir, mengatakan bahwa kondisi perkembangan inflasi di Luwu Utara masih cukup terkendali.

“Luwu Utara adalah daerah non Indeks Harga Konsumen (IHK), tetapi sebagai patokan untuk mengukur adalah IHK-nya itu ada di Kota Palopo. Inflasi di Luwu Utara bulan Maret terendah kedua dari Sulsel setelah IHK di Bulukumba dengan angka 5,36%,” jelas Syaiful.

Syaiful menyebutkan, harga yang dominan naik adalah beras, cabai merah, dan bawang merah. Sedangkan menjelang idulfitri, kenaikan yang cukup signifikan adalah seperti daging sapi, telur ayam, dan daging ayam.

Ia mengatakan, Pemda Luwu Utara telah melakukan upaya untuk mengendalikan inflasi menjelang idulfitri yang diprediksi akan mengalami kenaikan harga dan akan berlangsung sekitar dua minggu setelah idulfitri.

“Pemda melaksanakan pasar murah yang diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat menikmati berbelanja di pasar murah tersebut,” imbuh Syaiful.

“ASN diimbau berbelanja di Luwu Utara saja dan pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan telah menyalurkan beras untuk cadangan pangan. Itu kita lakukan untuk mengantisipasi gejolak inflasi di Luwu Utara,” sambungnya.

Selain pengendalian inflasi jelang idulfitri, Rakor ini juga membahas Sosialisasi Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kesehatan KMA yang dihadiri sejumlah Kementerian dan Kabupaten/Kota di Indonesia. (indah)